LOMBA MEMBACA APBN

KENDALA PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Oleh : I Putu Cahyadi Putra

DALAM RANGKA LOMBA MEMBACA APBN

Negara tidak akan makmur tanpa adanya SDM masyarakat yang tinggi dan berkualitas. Untuk membangun kualitas SDM yang tinggi, pemerintah menganggarkan 20% dari APBN dan APBD untuk mendidik rakyatnya agar memperoleh Pendidikan yang layak. Mengenyam bangku Pendidikan adalah hak setiap warga negara, namun banyak hambatan yang mempengaruhi jalannya Pendidikan.

Siswa sebagai penggerak masa depan negara, haruslah memiliki motifasi yang kuat untuk maju, berusaha dan bekerja keras dalam menghadapi dunia Pendidikan yang semakin berat. Itu dibuktikan oleh meningkatnya standar nilai UN yang tiap tahun meningkat dengan pesat. Motifasi belajar yang kuat dari siswa menjadi dasar meningkatnya SDM bangsa. Tentu saja dengan keinginan belajar yang besar, seorang siswa akan dapat bersaing di dunia kerja. Tidak hanya itu, guru sebagai penggerak Pendidikan perlu ditingkatkan. Hal itu telah dibuktikan dengan ditingkatkannya kualitas pengajar yaitu guru harus sudah S1 atau D3 dan dosen harus S2 atau S3 dalam jangka waktu 10 tahun. Namun bukan hanya perlu ditingkatkan dengan jabatan saja, seoarang guru harus dapat mengajar dengan penuh semangat dan berkeinginan kuat untuk mencerdaskan bangsa, guru yang demikianlah yang diperlukan bangsa ini.

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi bangsa ini dalam bidang Pendidikan yang paling utama adalah sekolah yang mahal. Hal ini dapat berakibat buruk pada siswa yang tidak mampu yang terancam putus sekolah. Meski telah diprogramkan oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut, namun tetap saja perubahan yang terjadi tidak begitu besar. Seperti program BOS yang ditujukan untuk orang miskin tapi yang menikmati adalah orang mampu. Meski ada dana ini untuk biaya sekolah, namun di beberapa sekolah tetap saja dipungut biaya. Jadi kemanakah dana BOS tersebut, tentu saja kalau tidak dikantong pejabat pastilah ada di kantong pendidik yang tidak bertanggung jawab. Tindakan pemerintah mengeluarkan dana BOS ini sangat bijaksana, namun tentu saja harus dipantau sedemikian rupa agar mendapat hasil yang diinginkan. Dan pemerintah harus ingat bahwa hal yang terjadi di lapangan tidak sama dengan yang terjadi di pusat.

Untuk mewujudkan program pemerintah yaitu “ wajib belajar sembilan tahun “ pastilah diperlukan dana yang sangat besar. Hendaknya dana tersebut digunakan dengan jelas dan efektif, seperti pemerintah dapat memperbanyak tayangan televisi yang berbau Pendidikan dan tidak hanya pada satu saluran. Namun tayangan ini tidak hanya itu – itu saja yang dapat membuat seorang siswa menjadi bosan, hendaknya tayangan seperti ini dimodifikasi sedemikian rupa agar seseorang siswa berminat untuk menontonnya. Tak hanya itu program buku murah harus digencarkan agar semua sekolah mendapatkan secara merata. Cara yang dapat dilakuan adalah dinas Pendidikanlah yang harus menyalurkan buku tersebut agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak ada pencarian keuntungan dari penjualan buku tersebut.

Dalam rencananya pemerintah banyak membeli hak cipta penulis buku dan di jual dengan harga murah. Hal ini adalah upaya yang sangat efisien namun pembelian tersebut haruslah diperbanyak dan kualitas buku yang hak ciptanya dibeli haruslah bermutu dan mudah dimengerti oleh para pelajar. Kebanyakan buku yang murah seperti itu isinya tidaklah lengkap dan mau tidak mau siswa harus mencari literatur yang lain. Pastilah pencarian literatur tersebut membutuhkan biaya, hal itu tidaklah masalah bagi orang yang kaya, tapi bagaimana nasib yang miskin mereka pasti akan kesusahan mencari literatur.

Pemerataan Pendidikan sering kali menjadi masalah yang besar, susahnya menjangkau seluruh sekolah yang ada di Indonesia dan tidak ada guru yang mau mengajar di daerah terpencil adalah masalah utamanya. Tentu saja guru tidak akan mau ditugaskan ke berbagai daerah, harusnya guru yang ditugaskan di daerah terpencil adalah dari daerah tersebut dan kesejahteraan guru tersebut harus lebih disejahteraan agar adanya minat seseorang menjadi guru. Tentu saja kesejahteraan itu tidak lepas dari peran APBN tanpa biaya mustahil akan terbentuk tenaga pendidik yang sejahtera. Untuk distribusi alat – alat pelajaran setidaknya memenuhi kebutuhan mereka dan harganya terjangkau. Lebih baik mensubsidi kebutuhan pelajaran untuk anak miskin dari pada menghamburkannya tanpa manfaat yang jelas.

Anggaran 20% dari APBN mestinya sudah cukup untuk menanggulangi masalah Pendidikan yang terjadi negeri ini. Namun mengapa tetap saja masalah itu selalu ada dan semakin menjadi – jadi. Hal tersebut dikarenakan negeri ini krisis moral, moral sangat diperlukan oleh para pejabat untuk membangun negeri agar lebih baik. Anggaran yang sedemikian besar jika dialokasikan dengan benar pastilah mendatangkan hasil yang memuaskan, numun apa daya negeri ini telah dikendalikan oleh budaya KKN yang telah diwariskan turun – temurun. Andaikan korupsi dapat ditekan sedalam mungkin, pastilah Pendidikan di Indonesia akan berkembang dengan pesat, tapi juga diimbangi oleh minat belajar siswanya.

Pendapatan Indonesia sangatlah besar dan memungkinkan Indonesia menjadi negara maju. Jelas juga dapat meningkatkan SDM masyarakatnya. Namun ada saja yang tidak mau meningkatkan Pendidikan. Seperti orang yang beranggapan bahwa untuk apa bersekolah, akhirnya juga akan susah mencari pekerjaan. Beberapa orang juga beranggapan lebih baik bekerja dari kecil dari pada sekolah yang hanya membuang – buang biaya saja. Hal ini ada benarnya juga, zaman sekarang ini susah mencari pekerjaan yang layak. Agar masyarakat tidak beranggapan seperti itu, semestinya disediakan banyak lapangan kerja. Tidak hanya lapangan kerja di kota saja yang perlu dikembangkan, di desapun harus dikembangkan. Karena banyak potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi berbagai lapangan kerja. Seperti halnya pariwisata, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Yang terpenting jika hal itu telah dikembangkan, tidak akan ada lagi orang desa ke kota mencari pekerjaan dan akhirnya menjadi gelandangan. Lapangan kerja yang dapat dikembangkan adalah lapangan kerja di sektor riil, seperti pengembangan industri menengah ke bawah dan industri rumah tangga. Kita harus sadari bahwa tidak semua orang dapat bekerja di industri besar, maka dari itu industri kecil sangat diperlukan. Meskipun industri kecil namun dapat berkembang menjadi besar. Oleh karena sangat diperlukannya pekerja yang siap terjun di dunia kerja, tidak ada salahnya sekolah di SMK agar mendapatkan pekerjaan yang cepat dan layak. Namun hal itu haruslah didasari oleh keinginan dan minat seorang dalam memilih sekolah dan tentu saja minat untuk belajar sangat penting.

Pembaharuan dalam Pendidikan terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Meningkatkan mutu guru, memperbaharui fasilitas sekolah dan kegiatan berbagai kompetisi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Di balik itu banyak uang negara yang disia – siakan untuk keperluan yang tidak perlu. Perubahan kurikulum yang bisa dikatakan terus menerus sebenarnya siswa dan guru bingung. Perubahan kurikulum yang begitu pesat tidaklah membawakan hasil yang diinginkan dan bahkan merugikan. Lain hal seperti Malaysia, meskipun kurikulumnya tetap, tapi tetap saja negara itu dapat berkembang dengan pesat. Perubahan kurikulum sebenarnya hanya membuana – buang anggran Pendidikan. Sebagian dikorupsi, sebagian lagi dihambur – hamburkan dan seberapakah yang diterima oleh yang berhak? Tentu saja sangat sedikit, mungkin dari 20% anggraran yang diterima hanya 15% saja. Namun ada pihak yang diuntungkan, yaitu penjual buku. Mereka dapat menerbitkan buku tiap tahunnya namun dengan isi yang hampir sama.

Salah satu program pemerintah adalah internet gratis. Tentu saja program ini sangat didukung dan disambut baik oleh guru dan siswa. Di balik itu semua ada beberapa masalah yang menyambut. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan oleh pihak yang berwenang. Permasalahan itu seperti lambatnya akses internet dan kurangnya komputer di setiap sekolah. Baiknya pemrintah membuat program dengan bukti atau penanganan yang baik pula, tak hanya itu guru dan siswa hendaknya menjaga fasilitas yang diberikan dan tidak menyalahgunakan. Meskipun masala sekian silih berganti menerpa namun tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, hanya saja harus ada keinginan untuk menyelesaikan oleh pemerintah, pendidik serta siswa atau mahasiswa.